Masukan Atas RUU Miras Beralkohol

26 November 2015 yang lalu saya selaku Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya diundang untuk memberikan masukan pada Rapat Dengar Pendapat yang diadakan oleh Pansus RUU Miras Beralkohol. Saya datang beserta AKBP Ferdy Sambo, Wakil Direktur, dan beberapa anggota memberikan masukan kepada pansus tentang beberapa poin yang kami anggap penting untuk disertakan di dalam RUU tersebut. Pada tulisan kali ini saya akan membahas beberapa poin yang kami sampaikan kepada Pansus tersebut.

Inisiatif untuk membentuk sebuah RUU tentang minuman keras beralkohol (miras beralkohol) merupakan suatu inisiatif yang perlu diapresiasi. Saya rasa tidak ada yang menolak bahwa miras beralkohol membutuhkan sebuah pengaturan tersendiri. Pengaturan ini berkaitan dengan fakta bahwa di Indonesia miras beralkohol seringkali dibuat secara illegal dengan konsekuensi yang mematikan. Saya tidak menafikan fakta bahwa umat Islam di Indonesia menganggap miras beralkohol sebagai sesuatu yang haram, akan tetapi sebagai penegak hukum saya berpijak pada kebijakan negara yang mengizinkan penjualan miras beralkohol ditengah masyarakat.

Sebagai bagian dari Polri, fokus saya pada rapat tersebut lebih kepada efek-efek yang berkaitan dengan miras beralkohol dan hukum pidana di Indonesia. Kami mendorong adanya batasan-batasan yang tegas terkait konsumsi miras beralkohol ini, batasan tersebut antara lain terkait dengan umur, level konsumsi miras, serta waktu-waktu diman miras beralkohol dapat dikonsumsi dengan legal..

Kami tentunya mendorong pembatasan dengan tegas penjualan miras kepada mereka yang dibawah umur. Merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, maka mereka yang berumum dibawah 18 tahun tergolong anak-anak dan dengan demikian tidak seharusnya dapat mengakses miras beralkohol, lebih lagi membelinya. Seseorang yang belum berusia dewasa lebih dikhawatirkan tidak memiliki kemampuan untuk memahami konsekuensi tindakan mereka sendiri. Konsumsi miras beralkohol yang berlebihan dapat diikuti dengan tindakan-tindakan yang tidak bertanggungjawab, sudah banyak kejadian konsumsi yang berlebihan diikuti dengan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas dan tindak pidana lainnya.

Salah satu penekanan kami adalah terkait batasan legal konsumsi miras beralkohol dan penegakannya. Batasan legal ini mungkin tidak terasa urgensinya saat ini di Indonesia, akan tetapi ketentuan seperti sudah umum digunakan di negara-negara Amerika dan Eropa. Batasan legal ini berkaitan dengan banyak hal, yang pertama tentunya tentang kategorisasi miras beralkohol. RUU ini memasukkan kategorisasi tersebut yang dengan demikian dapat kembali dilanjutkan ke tahapan berikutnya tentang batas legal konsumsi miras beralkohol.

Para pembaca mungkin terbiasa dengan istilah mabuk dan kondisi yang menyertainya. Mungkin sudah pernah ada yang melihat atau bahkan mengalaminya. Seseorang yang mengkonsumsi miras beralkohol dan mengalami kondisi mabuk ini secara umum akan kehilangan kesadaran dan kemampuan bernalar secara optimal. Beberapa kasus perkosaan terjadi karena korbannya dalam kondisi mabuk, kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian harta benda bahkan korban jiwa pun terjadi dalam kondisi mabuk. Pada kondisi seperti inilah pengetatan aturan dan penegakan atas konsumsi miras beralkohol mutlak dilakukan.

Di Indonesia batasan ini tidak tercantum secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan yang dapat dirujuk adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 311 Undang-Undang tersebut disebutkan:

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Ayat (1) pada Pasal ini menyebutkan unsur ‘setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa.’ Pada konteks ini, salah satu keadaan yang memenuhi unsur ‘dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang’ adalah kondisi terpengaruh miras beralkohol. Akan tetapi diperlukan sebuah standar mengenai batas apa yang terhitung sebagai ‘membahayakan’ sehingga penindakan dapat efektif.

Kita dapat merujuk ke Amerika sebagai contoh. Penetapan batasan legal konsumsi miras merupakan hal yang berlaku di seluruh negara bagian. Walaupun  tidak seluruh negara bagian menetapkan standard yang sama, seluruh negara bagian secara umum memiliki batasan legal konsumsi miras dalam konteks lalu lintas. Seseorang walaupun tidak dalam kondisi mabuk tapi melebihi batas legal konsumsi alcohol dapat dikenakan pidana hingga berujung ke pencabutan izin mengemudi dan tidak diterbitkannya lagi izin tersebut. Penegakan hukum yang demikian tegas adalah hal yang wajar mengingat di Amerika Serikat tercatat setiap harinya sampai 30 orang tewas di dalam kendaraan bermotor karena pengemudi yang terpengaruh alcohol (alcohol-impaired driver), ini artinya terdapat satu kematian setiap 51 menit. Total kerugian pertahun karena kecelakaan yang berkaitan dengan konsumsi alcohol mencapai lebih dari $59 Milyar.[1]

Pada konteks lain, konsumsi alcohol dan pengaruhnya dapat juga berpengaruh kepada kredibilitas seorang saksi. Di dalam buku ‘New York Evidence Handbook: Rules, Theory, and Practice’ dinyatakan bahwa seorang saksi dapat dikesampingkan kesaksiannya apabila saksi tersebut dapat dibuktikan terpengaruh akalnya karena konsumsi obat (tidak harus obat terlarang) maupun konsumsi alcohol. Para Juri dalam peradilan Amerika dalam pemeriksaan kredibilitas seorang saksi, dapat memutuskan menerima atau tidak kesaksian seorang saksi hanya dari terpengaruh tidaknya saksi tersebut karena konsumsi alkoholnya.

Pendekatan pemidanaan ini adalah satu sisi mata uang dimana sisi lainnya adalah pemulihan terhadap pecandu miras beralkohol.  Sebagaimana diberlakukan terhadap pengguna narkoba, pemulihan terhadap pecandu alcohol tidak jauh berbeda, karena sesungguhnya mereka pun adalah korban yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini pemerintah dapat mengambil peran untk melindungi warga negaranya.

Seperti kampanye ‘Brenti Jo Bagate’ di Sulawesi Utara yang dicanangkan pada 2011 oleh Irjen Pol Dicky Daantjee Atotoy yang saat itu merupakan Kapolda Sulawesi Utara. Slogan ini memiliki arti untuk berhenti meminum minuman keras dengan berlebihan atau berhenti mabuk-mabukkan. Salah satu pemicunya adalah tingginya angka kriminalitas akibat adanya konsumsi miras beralkohol secara berlebihan. Program dan inovasi seperti ini merupakan salah satu bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan warga negaranya yang perlu juga mendapat pertimbangan sebagai kebijakan dalam tingkat peraturan perundang-undangan.

Pencanangan gerakan di Kab. Bolaang Mongondow

Kita tentu tidak menghendaki pemidanaan sebagai solusi atas semua permasalahan. Pemidanaan seperti dijelaskan oleh Prof. Sudikno Mertokusumo seyogyanya memang ditempatkan sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir ketika upaya lain tidak dapat dipenuhi. Dalam konteks ini, seseorang yang pecandu miras beralkohol dan berpotensi melakukan tindak pidana yang lebih berat sebaiknya mendapat ruang pemulihan dari negara. Pendekatan seperti ini selain dapat menghindarkan seseorang dari melakukan tindak pidana, dapat juga mencegah jatuhnya korban jiwa maupun harta benda sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh seorang pecandu.

Pada dasarnya saran dari kami meliputi upaya pencegahan dan penindakan tindak pidana. Saran-saran tersebut merupakan hasil refleksi atas peran yang kami emban selama ini. Baik dari pengalaman-pengalaman di lapangan maupun dari proses-proses pendidikan dan interaksi yang kami dapatkan dari berbagai sumber. Kami berharap wacana penting dalam RUU ini dapat pula tersebar dan menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat. Karena partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan hukum merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan Indonesia.

Salam

---

[1] http://www.cdc.gov/motorvehiclesafety/impaired_driving/impaired-drv_factsheet.html