Wednesday, June 4, 2014

TANTANGAN GLOBAL DAN BELAJAR DARI CONTOH KEPEMIMPINAN GLOBAL


Berakhirnya era perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet telah mengubah peta kekuatan politik internasional secara drastis. Secara politik, sejak bubarnya Soviet pada tahun 1991 hingga kini tinggal ada satu poros kekuatan politik dunia yaitu Amerika Serikat.

Dominasi kekuatan politik Amerika Serikat jelas dirasakan keberadaannya di berbagai belahan dunia, khususnya kehadiran militer Amerika di wilayah-wilayah negara yang mengalami pergolakan politik. Dari Timur Tengah, Afrika, Asia, hingga Amerika Latin. Posisi Amerika inilah yang kemudian memunculkan istilah Amerika sebagai satu-satunya polisi dunia.

Di Timur Tengah, konflik Palestina dan Israel, serta revolusi di negara-negara kawasan Teluk sebagai dampak dari “musim semi” di Jazirah Arab (The Arab Spring), tidak lepas dari campur tangan Amerika. Juga konflik di Afrika, di Sudan, Sieraleone, dan Somalia. Di kawasan Asia, gejolak di semenanjung Korea, antara Korea Utara dengan rivalnya Korea Selatan dan Jepang tidak luput dari perhatian Amerika untuk menempatkan Armada perangnya di kawasan ini.  

Di satu sisi, kekuatan politik Amerika seperti tidak memiliki tandingan. Namun, di bidang ekonomi, kelesuan dan krisis ekonomi Amerika yang ditandai krisis utang perumahan atau subprime mortgage, pada Juli 2007, telah membuat raksasa ekonomi Amerika mengalami kelesuan. Pertumbuhan ekonomi anjlok, dan ambruknya lembaga-lembaga keuangan seperti bank investasi terbesar keempat dunia Lehman Brothers yang telah berusia 158 tahun. Pemberian dana talangan atau bailout pemerintah Amerika terhadap lembaga Asuransi terbesar Amerika, AIG, menjadi pertanda bagi resesi ekonomi yang melanda Amerika pada tahun 2008 lalu.

Di sisi yang lain, kebangkitan ekonomi melanda negara-negara berkembang. Tiongkok, India, Afrika Selatan, Rusia, dan Brasil. Negara-negara dengan tingkat kemajuan yang spektakuler inilah yang oleh Lembaga Keuangan dan Perbankkan Amerika, Goldman Sachs pada tahun 2001 disebut sebagai BRICS yang merupakan singkatan dari Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan. Goldman Sachs, memprediksi gabungan keempat ekonomi negara BRICS pada tahun 2050 akan mengalahkan semua negara kaya di dunia.

Dari lima Kemajuan negara-negara ekonomi BRICS, dua diantaranya ada di Asia. Jika sebelumnya Asia didominasi oleh kekuatan ekonomi Jepang dan Korea Selatan, kini keberadaan Cina dan India, melebar pengaruhnya hingga ke Indonesia. Walaupun Indonesia sendiri tercatat masuk di dalam 19 negara dengan kemajuan tinggi di dunia.


BELAJAR DARI KARAKTER KEPEMIMPINAN PEMIMPIM DUNIA YANG BERWAWASAN GLOBAL

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS pertama yang diselenggarakan di Yakaterinburg Rusia, pada 16 Juli 2009, dihadiri oleh empat pimpinan negara, Brasil oleh Luiz Inacio Lula da Silva, Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev, Perdana Menteri India Manmohan Singh dan Presiden Cina Hu Jintao.  

Karakter kepemimpinan wakil Asia di BRICS tersebut, bisa kita telusuri dari profil dan karier politik dan dua tokoh Manmohan Singh, dari India dan Hu Jintao dari Tiongkok. Kedekatan budaya sebagai sesama Asia, sedikit banyak bisa kita pelajari, untuk diambil kebaikannya bagi referensi kepemimpinan nasional di tanah air.

a.     Manmohan Singh
Manmohan Singh dikenal sebagai arsitek dari reformasi perekonomian India. Doktor Ekonomi terbaik dari Universitas Oxford ini pernah bekerja di lembaga keuangan internasional IMF dan pernah menjadi Kepala Keuangan untuk Seksi Perdagangan UNCTAD Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada tahun 1987-1990.

Selain menjadi guru besar bidang ekonomi di beberapa universitas terkemuka di India, ia juga menjadi pejabat di Kementerian Keuangan. Ia kemudian menduduki kursi Menteri Keuangan India, pada tahun 1991-1996 di saat krisis ekonomi melanda Asia, pada masa Pemerintahan Partai Kongres Nasional di bawah Perdana Menteri PV Naramsimha Rao. Kebijakan ekonomi Singh kemudian terbukti menyelamatkan India dari krisis keuangan yang juga diakui oleh dunia.

Sebagai mantan Gubernur Bank Sentral India, Singh mengubah perekonomian berorientasi ke dalam negeri menjadi terbuka. Hal itu mampu membuat perekonomian India tumbuh dari rata-rata 2-3 persen menjadi rata-rata 6 persen. Singh membuka perekonomian bagi investasi asing dengan memangkas hambatan perdagangan. “Negara sedang terancam dan tidak ada waktu yang boleh terlewatkan dengan sia-sia,” demikian dikatakan di Parlemen India pada tahun 1991 saat ekonomi India mengalami persoalan besar. Ia kemudian mengurangi subsidi dan melakukan swastanisasi pada sebagian perusahaan negara.

Singh juga memaksa para pebisnis untuk mendapatkan persetujuan pemerintah atas setiap keputusan apapun. “Jika Anda mengelola ekonomi secara kaku dan menutup diri dari dunia luar, tidak akan ada yang terangsang untuk bereproduksi dan membawa ide baru,” katanya. Investasi asing masuk, inflasi diturunkan dari 17 persen menjadi 8,5 persen yang kemudian hanya 4 persen. Di negara yang menjalankan sistem perekonomian mirip Uni Soviet tindakan demikian menandai awal revolusi ekonomi India.

Meski demikian, Singh tidak melupakan akar keluarganya yang berasal dari golongan miskin kaum Sikh dari Amritsar di utara India. Ia adalah penentang liberalisasi ekonomi yang liar dan percaya bahwa pasar tidak bisa sepenuhnya dipercaya untuk membawa kemakmuran bagi warga miskin India. “Diperlukan kebijakan pembangunan yang manusiawi,” katanya. Dia mengatakan, India memerlukan emansipasi dari perang keinginan dan eksploitasi.

Manmohan Singh adalah salah satu contoh kelompok masyarakat terpelajar India yang sukses menimba ilmu di luar negeri. Pada dasawarsa berikutnya, ribuan kaum terpelajar India, berduyun-duyun memenuhi kampus-kampus terkemuka di berbagai negara maju. Mereka inilah yang kemudian kembali ke tanah airnya di India dan ikut mewarnai negara India yang baru. Sebagai contoh, India memiliki keunggulan dalam bidang teknologi informasi, pasar keuangan dan industri manufaktur. Kemajuan India yang kini diidentikkan dengan keberadaan Kota Mumbai, sebagai kawasan bisnis terbesar atau metropolitan di India dan Asia Selatan pada umumnya, tak bisa dilepaskan dari gagasan besar pemimpin sekelas Manmohan Singh.

b.     Hu Jintao
Contoh kedua adalah Presiden Cina, Hu Jintao. Insinyur hidroulik dari Universitas Qinghua ini memang politisi terkemuka dari Partai Komunis Cina (PKT). Ia mengawali karier politiknya dari bawah, sebagai asisten politik di almamaternya. Sebagai kader menonjol, ia segera mendapatkan perhatian dari Rektor Universitas Qinghua, Jiang Nanxiang, Hu dipromosikan bekerja sebagai kader di kantor pusat partai di Beijing.

Seperti lazimnya kader-kader muda Partai Komunis, ia mendapatkan penugasan penting di daerah-daerah termiskin di Cina di Propinsi Ganzu di Tiongkok Barat Laut. Di sini ia menjadi Wakil Sekretaris Partai Komunis, kemudian menjadi Sekretaris PKT Provinsi Guizhou (Tiongkok Barat Daya). 

Pada tahun 1988, Hu diangkat sebagai Sekretaris PKT di Tibet. Kawasan yang penuh gejolak, karena provinsi ini sudah lama ingin memisahkan diri dari Cina. Di sini, ia memiliki kontroversi, sebelum ia sampai di Lhasa Ibu Kota Propinsi Tibet, telah terjadi demonstrasi besar-besar menentang pemerintah pusat yang kemudian ditumpas dengan aksi kekerasan. Pemberlakuan Undang-undang Darurat dalam mengatasi kekacauan yang juga menjadi preseden dalam penanganan aksi unjuk rasa mahasiswa di lapangan Tiananmen

Sejak itu tak pernah ada kata kompromi atas setiap aksi yang hendak memisahkan Tibet dari Tiongkok, sehingga ia dianggap bertanggung jawab atas kematian Lama Panchen, pemimpin spiritual tertinggi kedua di Tibet, setelah Dalai Lama. Namanya juga tersangkut dalam kasus Tiananmen yang menewaskan 218 warga sipil dan 23 tentara serta 7.000 orang terluka pada awal 1989.

Tahun 1990, Hu a menghabiskan waktunya di Beijing dan terpilih untuk mengatur persiapan penyelenggaraan Kongres PKT ke-14 pada tahun 1992. Kongres ini menjadi penting sebagai pengatur transisi kekuasaan kepemimpinan pasca Deng Xiaoping. Dalam kongres itulah, Deng Xiaoping mempromosikan Hu Jintao dari sekretaris partai provinsi memasuki ruang kekuasaan sebagai “kader lintas generasi”.

Ketika memimpin Sekolah PKT sejak tahun 1993, Hu Jintao melakukan perubahan dengan mendorong diskusi terbuka membahas masalah reformasi. Lintasan kariernya menunjukkan bahwa ia mampu bekerja efektif. Lebih dari sepuluh tahun rela menunggu dan tampaknya dia telah mengakumulasi kekuasaan dan inisiatif. Posisinya sebagai pengganti Jiang Zemin kian jelas tahun 1998 ketika menjadi Wakil Presiden dan Wakil Ketua Komisi Militer Pusat pada tahun 1999.

Pada Kongres PKT ke-16 Oktober 2002, Hu Jintao terpilih sebagai pemimpin Tiongkok. Kongres berakhir dengan memilih 9 anggota Komite Tetap Politbiro PKT dengan Sekretaris Jenderal Hu Jintao sebagai inti kepemimpinan Tiongkok. Berbagai kritikan langsung diarahkan padanya. Dalam buku China’s New Rulers yang mengutip dokumen sangat rahasia Tiongkok menyebutkan kebiasaan Hu yang setia dan taat. Secara bertahap, ia memperoleh hormat dan dukungan berspektrum regional dan politik.

Jabatannya kian lengkap ketika menjabat pemimpin negara pada tahun 2003. Ia menggantikan Jiang Zemin yang mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Komunis pada tahun 2004, segera ia juga merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Komisi Militer Partai Komunis 2004, dan Ketua Umum Komisi Militer Republik Rakyat Tiongkok. Ia menjabat sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok hingga tahun 2013. Pada Maret 2013 setelah sebuah pemungutan suara dalam pertemuan parlemen di Beijing , ia digantikan oleh Xi Jinping sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok.

Pada masa Hu Jintao inilah, kedigdayaan Cina mulai dirasakan oleh Amerika Serikat. Bahkan, krisis keuangan di Amerika, telah menyebabkan Amerika memiliki hutang yang besar kepada pemerintah negeri tirai bambu ini. Kebijakan ekonomi yang mulai dirintis di era Deng Xiaoping dengan membuka pasar bebas, dirasakan kemajuannya di era Hu Jintao.

Selain kemampuan produksi murah, sebagai warisan kerja bersama sebagai tradisi negara komunis, telah membuat produk-produk Cina sangat kompetitif di pasar dunia. Era terbuka Cina, juga telah mendorong kembalinya kelompok Cina Perantauan atau Chinese Overseas Community. Kelompok perantauan khususnya datang dari Provinsi Fujian dan Guandong yang menjadi daerah asal Cina Perantauan. Mereka yang selama ratusan tahun mengelana ke berbagai penjuru dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara dan sebagian besar sudah menjadi taipan-taipan bisnis terkemuka. Mereka inilah yang ditarik untuk kembali ke daratan karena ikatan dengan tanah leluhur mereka.

Dalam perkembangan dunia, kini ekonomi dunia seakan terbelalak dengan kebesaran Cina dan India. Bahkan Presiden Amerika Barrack Obama harus menundukkan kepala ketika berjabat tangan dengan Presiden Hu Jintao dalam pertemuan para pemimpin Negara Gerakan 20 (G-20) di Seoul, Korea Selatan, awal Nopember 2010 lalu. Gerak tubuh Obama seakan memberi pengakuan akan kebesaran Sang Naga. Apalagi banyak pengamat ekonomi yang menyebutkan krisis ekonomi di Amerika hanya akan tertolong oleh budi baik negeri Tirai Bambu.


MASALAH GLOBAL DAN TANTANGAN KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA

Kemajuan pesat yang terjadi, khususnya di kawasan Asia inilah yang menjadi tantangan baru bagi Indonesia. Apalagi, di Asia letak geografis Indonesia yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan internasional. Letak yang strategis seharusnya menjadi kunci penting bagi peran strategis Indonesia di kawasan Asia maupun dunia. Ada seperlima hingga seperempat distribusi perdagangan laut dunia melewati Selat Malaka yang membelah Sumatera dan negara-negara tetangga, seperti Thailand, Malaysia dan Singapura.

Ada 40 persen lebih jalur distribusi energi baik minyak dan gas dunia yang berasal dari Timur Tengah dan Afrika, melewati perairan sempit yang membelah dari Aceh hingga Kepulauan Riau ini. Selanjutnya bahan bakar tersebut diangkut ke negara-negara dengan kebutuhan energi yang tinggi seperti Indonesia, Jepang, Korea, dan Cina. Selat Malaka menjadi jembatan penghubung antara negara-negara di Samudera Hindia dengan kawasan Pasifik.

Kemajuan Ekonomi Cina dan pertambahan anggaran belanja bagi kekuatan militernya yang spektakuler, telah membuat Amerika di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama, mulai melirik kawasan Asia Pasifik. Jika pendahalunya, seperti George Bush Senior dan George W Bush Junior, yang lebih menitikberatkan perhatian di kawasan Atlantik dan Timur Tengah, Presiden Barak Obama, menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kawasan Asia Pasifik.

Perhatian ini kemudian ditandai dengan penambahan kekuatan militer Marinir Angkatan Laut Amerika yang baru-baru ini ditempatkan di Darwin, Australia. Keberadaan pangkalan AL Amerika ini, disebut-sebut sebagai upaya untuk mengimbangi dominasi kekuatan militer Cina di kawasan Asia dan Pasifik. Apalagi, hubungan Cina dan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara memiliki titik-titik panas, terkait sengketa wilayah perairan. Seperti sengketa wilayah Laut Cina Timur antara Cina, Jepang dan Korea Selatan. Sedangkan sengketa di Laut Cina Selatan, melibatkan jumlah negara yang lebih besar, yaitu antara Cina, Filipina, Brunai Darusalam, Malaysia, Taiwan dan Vietnam.  

Klaim sepihak Cina atas gugusan Pulau Paracels telah memanaskan hubungan Beijing dan Manila dan Hanoi, Vietnam. Bahkan, kasus penempatan anjungan minyak di Kepualuan Paracels telah membangkitkan sentimen anti Tiongkok di Vietnam, baru-baru ini. Sentimen anti Cina, yang dibarengi dengan aksi demonstrasi anti Tiongkok di Vietnam, bahkan sampai menelan korban jiwa pada medio Mei 2014 lalu. Ini semua menunjukkan bahwa kawasan Asia, walaupun nampak damai, tetapi masih memiliki potensi kerawanan yang tinggi.  

Gugusan Pulau Paracels yang terletak 220 KM dari Pantai Vietnam, yang diduga memiliki cadangan minyak yang besar, di klaim Cina sebagai wilayahnya berdasarkan sejarah kekuasaan leluhurnya di masa lalu. Sedangkan Vietnam dan Filipina, mengklaim bahwa kawasan tersebut sebagai bagian dari zona ekonomi ekslusif negaranya.

Ketegangan inilah yang tidak bisa dilewatkan begitu saja oleh Pemerintah Amerika Serikat. Dalam kunjungan di Hanoi hari Kamis 29 Mei 2014 lalu asisten menteri luar negeri Amerika, Daniel Russel mendesak kedua negara saling mengekang diri dari melakukan tindakan sepihak, sambil menambahkan bahwa ekonomi dunia terlalu rapuh untuk membiarkan terjadi krisis yang dapat berkembang menjadi konflik.

Russel mengatakan, tiap negara berhak membela posisi dan klaim kedaulatan atas sesuatu wilayah. Amerika, katanya, tetap berpendirian bahwa pembelaan harus lewat saluran diplomatik dan cara mengajukan sesuatu klaim mesti sesuai dengan hukum internasional termasuk Konvensi PBB dan Hukum Laut. Langkah diplomatik, dilakukan untuk mencegah konflik perairan menjadi konflik bersenjata.

Langkah-langkah diplomatik, tentu saja membutuhkan kepemimpinan-kepemimpinan yang visioner. Pemimpin yang melihat bahwa suatu bangsa tidak akan lagi bisa hidup sendirian di belantara globalisasi sekarang ini. Interdependence atau saling ketergantungan antara negara, seharusnya dipahami oleh para pemimpin di kawasan sehingga tercipta perdamaian dunia.

Berkaca pada studi kasus negara-negara anggota BRICS, dimana kita akan mendapatkan karakter kepemimpinan yang kuat dari masing-masing negara tersebut dan dikaitkan dengan karakter kepemimpinan nasional dan selanjutnya keterkaitannya dengan kepemimpinan kita yang harus dibentuk dalam mengantisipasi tantangan masa depan.

Dari dua contoh di atas India dan Cina, bahwa rekrutmen kader-kader pemimpin begitu berjenjang dan melewati serangkaian ujian dan krisis bisa menjadi contoh.  Betapa untuk menjadi pemimpin nasional, tidak bisa datang seketika hanya berlandaskan ketokohan saja.  Tetapi kemampuan-kemampuan teknis yang telah dilakoni dalam kurun waktu yang lama akan sangat membantu dalam menyelesaikan problem-problem yang muncul masa kepemimpinannya.

Seperti peribahasa Cina yang mengatakan, “If you are thingking a year ahead, plant a seed. If you are thingking a dekade ahead, plant a tree. If you a thingking a century ahead, educate people”. (Bila Anda memikirkan setahun ke depan, tanamlah benih. Bila Anda memikirkan satu dasarwarsa ke depan, tanamlah pohon. Bila Anda memikirkan satu abad ke depan, didiklah manusia).  Dengan mendidik manusia akan akan melahirkan generasi-generasi pemimpin bangsa yang tangguh.

Tuesday, May 20, 2014

BEAT PROFILING PADA TUGAS KEPOLISIAN

Mengapa terjadi kemerosotan hubungan Polisi dan Masyarakat: Menurut saya alasan  merosotnya hubungan polisi dengan masyarakat  tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Munculnya gerakan reformasi yang menekankan prinsip-prinsip bahwa kewenangan polisi harus didasarkan pada hukum, penegakan hukum adalah tugas utama kepolisian, dan akhirnya memunculkan asumsi tanggung jawab warga terhadap Kamtibmas yang ada selama ini  telah beralih menjadi tanggung jawab pemerintah/ polisi.

Kedua, gerakan menuju profesionalisasi telah menyebabkan semakin terisolasinya  polisi dari  masyarakat yang dilayaninya, walaupun keadaan ini belum dirasakan menghambat kegiatan tugas-tugas kepolisian. Pada era ini idiologi yang mengemuka adalah bahwa polisi sebagai  professional merupakan orang yang paling mengetahui tentang Kamtibmas dan bahwa masyarakat tidak harus terlibat aktif dalam kegiatan polisi kecuali sekedar memberi informasi tentang kejahatan.

Ketiga, Kebijakan tentang  penugasan anggota polisi yang sering dipindah tugas dari satu penugasan ke penugasan lainnya. Kebijakan ini selain dimaksudkan untuk ”tour of duty”; pembinaan karier juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya Korupsi/KKN. Hal ini berakibat banyaknya polisi kurang mengenal warga dan lingkungan tempat tugasnya.

Keempat, kebijakan manajemen sentralistik yang bertujuan agar anggota mengikuti prosedur standar operasi yang ditetapkan oleh pusat. Kebijakan ini dimaksud untuk mendorong profesionalisme dan agar polisi tidak memihak/netral dalam pelaksanaan tugas. Kebijakan sentralistik ini telah berakibat praktek birokrasi dan depersonalisasi dalam pemolisian.

Kelima, peningkatan penggunaan mobil patroli telah mengurangi kegiatan patroli jalan kaki secara signifikan. Selama ini patroli jalan kaki sangat efisien karena kedekatannya dengan warga, berbeda dengan patroli bermobil yang kurang mudah didekati karena kecepatannya. Polisi semakin jauh dan tidak mengenal dengan baik  warga yang harus dilayaninya.

Keenam, kemajuan teknologi kepolisian terutama dibidang telekomunikasi, informasi teknologi, computer dan lain-lain semakin menjauhkan polisi dari masyarakat.



BEAT PROFILING

Strategi pemolisian tradisional yang selama ini dijalankan adalah pertama, patroli pencegahan (preventive patrol). Kedua, reaksi cepat ke TKP (rapid response), dan ketiga, penyidikan tindak pidana (follow-up investigation) dinilai sebagai strategi pemolisian tradisional  yang tidak efektif telah menyebabkan angka kriminalitas  yang semakin meningkat dan  tantangan tugas kepolisian yang semakin besar.

Indikatornya:
Pertama, masyarakat perkotaan mengalami berbagai masalah seperti Narkoba, perjudian, ancaman premanisme, kejahatan jalanan, dan tingkat kejahatan kekerasan yang cukup tinggi. Hal yang sama juga mulai dirasakan masyarakat yang tinggal di pinggiran kota maupun pedesaan.

Kedua, perubahan masyarakat yang terjadi pada struktur masyarakat, ikatan keluarga tradisional yang sebelumnya kuat mulai melemah. Peranan sekolah dan pendidikan agama dalam membina warga juga semakin melemah.  Masyarakat terutama di perkotaan berkembang menjadi semakin majemuk dengan nilai-nilai dan budaya  yang semakin berbeda. Kesenjangan sosial dan ekonomi dikalangan warga semakin lebar dan mengkhawatirkan.

Ketiga,  dalam situasi seperti ini, gangguan kriminalitas dan ketidak tertiban semakin menonjol, yang diikuti dengan kemerosotan  lingkungan hidup warga telah menyebabkan meningkatnya rasa tidak aman dikalangan masyarakat. Dilain pihak strategi pemolisian tradisional yang dijalankan ternyata tidak mampu mengatasi berbagai masalah tersebut.
Kesimpulan dari situasi ini adalah bahwa perpolisian tradisional yang dijalankan selama ini telah kurang optimal dalam menjamin Kamtibmas yang didambakan warga sehingga perlu strategi baru  dalam pemolisian.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai masalah tersebut diatas maka kita semua perlu memahami kembali Konsep Problem-oriented Policing (Pemolisian berorientasi masalah) diperkenalkan oleh Prof Herman Goldstein pada 1979, konsep ini pada dasarnya melihat kejahatan sebagai puncak gunung es yang dibawahnya terdapat masalah dan akar masalah.

Selama ini polisi cenderung menangani kasus-kasus kejahatan yang terjadi. Konsep ini menyarankan agar dilakukan analisa atas kejahatan-kejahatan yang terjadi agar dapat mengungkapkan akar masalah penyebab kejahatan. Menanggulangi akar masalah akan dapat menghilangkan sekaligus berbagai kasus kejahatan yang terjadi berulang-ulang.

Metode ini merubah cara penanganan kejahatan yang semula reaktif menangani kasus menjadi proaktif dengan menangani akar masalah kasus-kasus tersebut.  Metode pemecahan masalah yang populer digunakan antara lain menggunakan model SARA (Scanning, Analysis, Response, dan Assess ) dan Segitiga Kejahatan ( Cirme triangle ) yaitu analisa terhadap korban, lokasi, dan pelaku. Ketrampilan baru sebagai Crime Analyst menjadi penting dalam organisasi kepolisian.

Dalam hal ini saya ijin memperkenalkan konsep “beat profiling”, para anggota yang bertugas disuatu lingkungan bersama warga mulai mempelajari topografi, demografi, dan sejarah situasi kamtibmas wilayah tugasnya. Anggota diberikan kebebasan menetapkan patroli sesuai kondisi daerah masing-masing dan harapan warga. Bahwa sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi warga. Polisi harus kembali bermitra/ bekerja sama dengan warga dan menggunakan pendekatan pemecahan masalah bersama warga, bila ingin berhasil dalam memelihara Kamtibmas.


Sunday, May 18, 2014

APA YANG SALAH DENGAN BANGSA INI?

Apakah pembangunan sektor sosial (pendidikan, kesehatan dsb.) telah mengembangkan kwalitas interaksi sosial atau nilai-nilai budaya masyarakat secara keseluruhannya? 

Apakah Pembangunan Sektor pendidikan kita saat ini mampu mengembangkan kreativitas ilmiah atau kemandirian manusia Indonesia? 

Apakah pembangunan sektor kesehatan mampu mengembangkan pola perilaku sehat

Apakah pembangunan sektor agama dapat mengembangkan nilai kerukunan?.

Samuel Huntington pada tulisannya di buku Culture Maters, menggambarkan bahwa: pada tahun 1960-an Ghana dan Korea Selatan memiliki kondisi ekonomi yang kurang lebih sama. Tigapuluh tahun kemudian Korea telah menjadi negara maju, tetapi Ghana hampir tidak mengalami kemajuan apapun dan saat ini GNP per capitanya hanya seperlimabelas Korea Selatan.  Ini disebabkan (terutama) karena bangsa Korea (selatan) memiliki nilai-nilai budaya tertentu seperti: hemat, kerja keras, disiplin dsb. Semua ini tidak dimiliki masyarakat Ghana.

Bagaimana Indonesia dibanding Malaysia dan Korea Selatan? Apakah bangsa kita termasuk pada katagori “kebudayaan yang terkalahkan” (defeated culture)??. Pertanyaan besarnya adalah, Apakah kita ditakdirkan untuk terbelakang?. Apakah kebudayaan merupakan sesuatu yang melekat (inherent) pada suatu masyarakat?, tidak mungkin dirubah atau dibangun?. Pertanyaan yang lebih penting adalah:”Apakah kita memang  telah membangun budaya kita selama ini?”.  Apakah pembangunan kita telah membangun juga unsur-unsur budaya?, atau hanya sibuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata?

Pemerintah Orde Baru telah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi (rata-rata 7%) pada  kurun waktu satu dekade (1990 an) sehingga Indonesia disebut “economic miracle” dan dikategorikan sebagai “Macan Asia” oleh Bank Dunia. Namun apa reaksi rakyat?  Pada akhir dekade itu Suharto digulingkan oleh gerakan Reformasi Rakyat.

Saat ini dimasa reformasi, ekonomi makro kita  selalu dilaporkan baik, pertumbuhan ekonomi beberapa tahun terakhir berada diatas 6% walaupun  terjadi krisis di Amerika dan Eropa. Namun apa reaksi rakyat? : cacimaki rakyat, demo, boikot dsb.

Bila kita merujuk pada Jajak pendapat (Kompas 2013), terkait dengan Aspirasi sosial- budaya rakyat ternyata Pembangunan bukan hanya ”meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi”,  tetapi meningkatkan ”kualitas kehidupan Sosial-budaya” .
Ø  60,8% responden tidak puas pada kinerja Pemerintah menjaga kebhinekaan
Ø  65.5 % persen tidak puas pada Pemerintah menjaga kerukunan
Ø  67.4% tidak puas pada pencegahan konflik antar etnis.
Ø  54% merasa  warga minoritas belum terlindungi dalam beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Mereka juga merasa tidak terlindungi dari kekerasan.

Saat ini pengukuran kinerja pemerintah Sangat Kuantitatif karena didominasi oleh GNP dan GDP. Padahal Kehidupan Sosial-Budaya bersifat kualitatif  perlu seperti :
Ø  kehidupan politik yang lebih demokratis dan bisa dipercaya,
Ø  kehidupan beragama yang lebih toleran dan sejuk,
Ø   hubungan  etnis yang rukun dan mesra,
Ø  sikap budaya yang lebih multikultur,
Ø  kehidupan yang lebih aman dan bebas dari ketakutan dan kekerasan,
Ø  hak azasi yang lebih dihargai dan dilindungi, 
Ø  bakat dan kreativitas yang lebih diberi tempat,
Ø  aspirasi yang lebih didengar dsb.

Pada tahun 1994 di Copenhagen diselenggarakan “World Summit of Social Development yang lebih menekankan “Pembangunan Sosial” terutama pada isu kemiskinan. Untuk itu perlu dicatat bahwa kemiskinan material hanya merupakan suatu akibat dari masalah yang lebih mendasar dalam kehidupan sosial-budaya suatu bangsa yaitu eksklusi sosial (tidak dipenuhinya hak-hak dasar kehidupan secara merata bagi seluruh warga Negara).

PBB melalui UNDP telah  memperkenalkan Human Developmen Index (HDI) menekankan pada “kualitas manusia” (pendidikan dan kesehatan). Kriteria baru untuk mengukur keberhasilan pembangunan  setiap negara  (disamping GNP) berupa Human Development Report (HDR). Saat ini kita juga melihat munculnya berbagai indeks Pembangunan yang lebih “manusiawi” seperti Happy Planet index, Social Development indicator, Cultural Development dan sebagainya.

Dari sini kita bisa melihat bahwa yang terpenting dari pembangunan aspek sosial-budaya adalah “nilai” yang membimbing pembangunan itu. Pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan jelas bukan merupakan pembangunan “yang sebenarnya” karena tidak ada substansi nilai-nilai yang menjadi acuannya. Misalnya pada pembangunan pendidikan, bila hanya diukur dari berapa “pertumbuhan” jumlah sekolah yang dibangun, berapa jumlah lulusan dsb., maka itu bukan “pembangunan nilai”. Pertanyaan besar kita pada fenomena Ujian Nasional saat ini, Apakah  UN menghasilkan kehidupan Sosial-Budaya yang lebih baik?”

Apa makna dari ini semua? Pembangunan Sosial-Budaya  banyak diartikan sebagai “sektor” sosial budaya yang seolah olah inputnya uang namun outputnya bukan uang. Saat ini Yang kita perlukan adalah: kualitas “kehidupan Sosial-Budaya”. Untuk itu Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya harus berani  mengajukan  “proposisi” bahwa membangun manusia haruslah melalui pembangunan Masyarakatnya,  Bellah misalnya, mengatakan: It is difficult to be a good person  in the absence of good society.(Robert Bellah)

Paulus Wirutomo, seorang sosiolog menawarkan  konsep Pembangunan Sosial  yang bersifat sosiologis  dimana pembangunan Pembangunan Elemen dasar kehidupan Sosial harus mengacu kepada tiga hal: struktur, kultur dan proses sosial.


STRUKTUR SOSIAL
Struktur  Sosial  diartikan sebagai pola hubungan (terutama hubungan kekuasaan) antara kelompok  sosial. Instrumen struktural digambarkan oleh Paulus sebagai alat dari suatu  kelompok sosial untuk  memaksa, memerintah, atau memberi kendala pada manusia atau kelompok yang lain yang dapat menimbulkan  “kekuatan Struktural”.

Kekuatan Struktural bisa menimbulkan  kesenjangan  sosial dan  ketidakadilan. Kekuatan “Struktur Sosial” bisa dilembagakan (institutionalized) secara legal-formal (seperti Undang-Undang, kebijakan Pemerintah dsb.), maupun yang tidak, misalnya kekuatan “memaksa” dari dunia usaha yang walaupun tidak memiliki kekuatan hukum resmi untuk memerintah, tetapi efektif mengatur kehidupan masyarakat luas (melalui iklan, fasilitas fisik yang diciptakan dsb). Kekuatan struktural inilah yang sering digunakan oleh penguasa untuk membangun  pola dominasi yang menindas  di masyarakat

Pembangunan di masyarakat kita saat ini selalu gagal mensejahterakan sebagian besar masyarakat Indonesia karena kondisi struktural kita yang sudah kritis.  Kemiskinan yang terjadi di negeri ini terutama adalah “kemiskinan struktural” yaitu: adanya sistem kekuasaan yang sengaja menciptakan dan mempertahankan kesenjangan pembagian “resources” (segala sumber-sumber mulai dari sumberdaya alam, pekerjaan, kredit, keadilan hukum, pelayanan publik, pendidikan dsb.).

Gambaran kemiskinan struktural di Indonesia
- rata-rata penguasaan lahan petani di pedesaan kini dibawah 0.25 ha. Bandingkan dengan para investor perkebunan sawit masing-masing memperoleh ijin untuk menguasai puluhan ribu hektar.
- Luas tanah terlantar:  7,3 juta ha  (133 kali luas Singapore), 85% dikuasai swasta. 
- Ketimpangan pendapat di Indonesia saat ini telah mencapai 0.536 pada skala Ginie (padahal 0.5 sudah merupakan titik kritis).
- Dari seluruh perkebunan sawit di Indonesia 59% berkonflik dengan rakyat (591 kasus).
- Sejak 2004-2012 terdapat 618 konflik agraria dengan areal 2.399.314,49 ha dan lebih  dari 731.342 keluarga menjadi korban ketidakpastian agraria.
- Pemerintah menyerahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang mempunyai tugas antara lain: reformasi agraria dan penanganan masalah sengketa  pertanahan.
- BPN bekerja berdasar peraturan setingkat PP.

Di masa lalu Bung Karno menempatkan land reform  sebagai sebuah program politik. Tanah tidak boleh menjadi alat untuk menindas dan memeras hidup orang lain. Gambaran diatas menunjukan struktur yang timpang dan telah menjebak masyarakat kita dalam ketidak adilan yang akut. Kebijakan pembangunan ekonomi yang “tambal sulam” tanpa membenahi struktur secara mendasar tidak akan menghasilkan “kehidupan sosial-budaya” yang baik.

Apakah kita perlu melakukan koreksi (amandemen) terhadap Undang-Undang Dasar (terutama dibidang kehidupan politik) dalam rangka membenahi Kebijakan Pembangunan serta undang-undang yang menentukan kehidupan  rakyat banyak seperti kebijakan pertanahan,  pertanian, perdagangan, impor-ekspor?


KULTUR BANGSA
Selo Soemardjan mendefinisikan kebudayaan sebagai : ”Segala hasil karya, cipta dan rasa masyarakat yang digerakan oleh karsa untuk  berlangsungnya kehidupan masyarakat tersebut. Kebudayaan adalah unsur paling dasar (basic) dari suatu masyarakat. Faham cultural determinism mempercayai bahwa sikap, pola perilaku manusia dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaannya.

Acapkali kebudayaan selalu dipertahankan oleh kelompok tertentu atau tokoh-tokoh masyarakat dalam rangka melindungi kepentingannya (vested interest). Golongan ini sering menindas golongan lainnya melalui legitimasi budaya (cultural hegemony). Lihatlah di beberapa daerah, mana yang lebih kuat adat istiadat atau kekuatan norma agama? Bahkan seringkali kita sulit membedakan mana yang adat dan mana yang ajaran agama.

Setiap masyarakat perlu agenda membangun Kultur untuk meningkatkan kualitas system nilai, adat istiadat yang menghambat kesejahteraan. Pembangunan Budaya adalah Pembangunan nilai, seperti: pengembangan nilai-nilai keadilan, kerukunan, kepedulian , kemandirian, kejujuran, sinergi  (win-win solution). Contoh pembangunan budaya di era modern di Indonesia misalnya Program P4 dimasa Orba, Di Solo Jokowi mengembangkan kebijakan Eco-cultural City, program “kesetaraan jender”. BKKBN berhasil menanamkan system nilai “keluarga kecil”,

Membangunan Kebudayaan sering bisa dipacu dengan pembangunan fisik. Misalnya Pembangunan Gelanggang Remaja, pembangunan sarana olah raga, pembangunan ruang publik, pembangunan transportasi massal, pembangunan sarana jalan yang manusiawi dsb.


PROSES SOSIAL
“Proses Sosial” menjadi penting, karena disinilah “dinamika interaksi” sehari-hari antar anggota masyarakat terjadi. Melalui proses sosial, individu maupun kelompok dapat mengekspresikan aspirasi secara  “bebas”, negosiasi yang dinamis dan kreatif antar anggota masyarakat, dan menjadi sumber perubahan struktur maupun kultur yang ada (”social order is a negotiated order”). Pembangunan proses sosial bisa di akselerasi melalui pembangunan fisik, misalnya pada Gelanggang remaja, taman bermain, panggung-panggung kreatif dsb. Selanjutnya dalam proses sosial dikembangkan kesempatan masyarakat menyampaikan aspirasi dan opininya (public sphere) seperti: kebebasan pers, berorganisasi, jejaring social, diskusi publik, unjuk rasa, pengembangan civil society (LSM, Community Based Organization), termasuk meningkatkan ruang partisipasi bagi masyarakat misalnya  Musrenbang, menghidupkan tradisi gotong royong di RT/RW dsb.

Kondisi “prosesual” di Indonesia di era Reformasi Secara sosiologis memiliki potensi yang sangat menjanjikan: ditandai dengan Desentralisasi dan otonomi, Kebebasan Pers, Kebebasan memperoleh informasi, adanya Mahkamah Konstitusi, KPK bahkan DPR/D termasuk pembangunan struktural  yang ditujukan untuk menampung aspirasi masyarakat untuk menegosiasi struktur dan kultur yang ada. 

Problemnya adalah ketika Pembangunan kehidupan Sosial-Budayatelah direduksi menjadi  “Pembangunan sektor sosial-budaya. Padahal kita tahu Kehidupan Sosial-Budaya (Socio-economic life) adalah mencakup seluruh kondisi interaksi dan interelasi sosial yang sistemik dan holistic  dari aspek ekonomi, politik, agama, keamanan dan sebagainya. 








Thursday, May 9, 2013

Belajar Dari Cara NYPD dan UN Police dalam Melakukan perekruatan Personilnya



Untuk menjadi polisi di Amerika bukanlah hal sulit. Pekerjaan ini terbuka untuk siapapun dan pada usia batas maksimal yang tidak terlalu ketat. Latihan dasar menjadi polisi pun tidak terlalu banyak, yang penting setelah mereka lulus akan ada pelatihan spesialisasi menurut bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan. 

Kira-kira ini beberapa pertanyaan mendasar yang ditanyakan terhadap mereka yang akan menjadi polisi di Amerika pada saat test wawancara..

1. Why do you want this job? Why police officer? What motivates you about law enforcement career?
2. What education or training have you undertake that makes you fit for this law enforcement position?
3. Did you have a volunteering experience? How did this experience prepare you to be a police officer?
4. Do you have any allergies or medical conditions that would hamper your job as a police officer?
5. What do you think is the role of the law enforcement department?
6. What is the most important aspect of being a police officer?
7. What are the key values of a police officer and how do you demonstrate these values?
8. What are conversation impressions other than words? How do you use these to communicate effectively with others?
9. What are the techniques that you use to clarify un-cleared messages meanings?
10. Have you ever take initiatives to solve problems that where beyond/above your responsibilities?
11. How frequently do you support others and get a support from others?
12. What is the importance of building relationships with colleges to your professional life?
13. How do you cope with stressful situations in general?
14. Describe a situation when you had to direct others.
15. What practices do you implement during conflict situations and are they successful?
16. Give an example of a mistake you made. What did you learn from that mistake?
17. Do you have an example of a situation when you have followed strict rules to complete a task?
18. Give me a situation of an efficient teamwork. Why did this situation require an efficient team work?
19. Give me an example of a situation when you helped someone.
20. Do you need to learn something new that is related to the police duties? What are your development needs?

Seorang yunior saya, AKP Wahyu Bram bertutur: 

Untung di Indonesia, ujiannya tdk seperti itu, mungkin kami tdk akan lulus klu saat daftar polisi, semua pertanyaan tsb ditanyakan kepada kami. Jadi ingat situasi di kelas gakkum saat PTIK, salah satu dosen kami, mr. Reza Indragiri, pernah bertanya:"siapa yg merasa bisa sukses di kepolisian?"
(Beberapa siswa angkat tangan.)

Kemudian, ditanyakan lagi: "dari nilai 1 s.d 10 saudara beri nilai berapa terkait kemungkinan anda bisa sukses di kepolisian?"

Beberapa siswa menjawab:
1. 9, karena banyak pengalaman
2. 8, karena yakin dengan kemampuannya
3. 9, karena terlatih dan terdidik dgn baik, dsb.

Kemudian, ybs menyampaikan bahwa pertanyaan yg sama pernah ditanyakan kepada anggota kepolisian di inggris di tahun 1960-an.

Dan jawabannya adalah sebagai berikut: "memiliki kemampuan berkomunikasi, ramah, murah senyum, suka menolong, pintar bercanda, memiliki selera humor yg baik, punya rasa kepedulian, punya rasa empati, simpatik dan bisa mengetik"

Maksud saya dan, pola pikir kita dgn bangsa luar sangat jauh berbeda, terlihat dr jawaban siswa yg satu kelas dgn saya yg merasa bisa sukses karena 'aku bisa .....' (ke-aku-annya tinggi sekali). Sedangkan polisi Inggris dr tahun 60-an sdh berpikir bahwa sukses hanya bisa diraih dengan cara memanusiakan manusia, dan memiliki kemampuan umum yg orang lain juga rata2 bisa melakukannya, bisa mengetik.

Back topik,
Pertanyaan2 tsb bukan pertanyaan standar dan, sangat jelas terlihat pertanyaan2 tersebut dirancang dengan konsep keilmuan yg baik dengan tujuan agar bisa menemukan sebuah sosok polisi yg sejati dr para pelamar. Dalam arti amrik menggunakan standar yg sangat tinggi sekali dalam memilih para polisinya.



Pola rekrutmen calon anggota Polisi di AS sangat berbeda dengan pola rekrutmen di Polri. Mungkin yg di AS bisa kita terapkan untuk para calon siswa PPSS, karena sudah Sarjana S1 ingin menjadi anggota Polri. Dengan masa pendidikan yang relatif cepat, mereka sudah bisa jadi Perwira Polri yang disejajarkan dengan lulusan Akpol yang dididik selama tiga atau empat tahun.

Yang jelas bahwa pendidikan yang kita alami di Akpol sangat berbeda, karena kita masih dianggap tidak tahu apa-apa. Kita memulainya dari nol. Oleh karena itu, kalaupun ada calon yang pernah berdinas sebagai anggota Polri atau TNI, dianggap tidak tahu apa-apa. Pertanyaan yang kita terima dalam test wawancara Mental Ideologi juga berkisar seleksi tentang latar belakang ideologi kita. Bukan mempertanyakan kemampuan kita tentang tugas kepolisian.

Sedikit saya mengutip tanggapa BJP Ronny F Sompie: Tulisan ini sangat bagus sekali untuk wawasan kita. Apakah kita pernah bertanya kepada anak buah yang baru saja mutasi ke kantor kita untuk berdinas bersama kita dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kemampuan yang bersangkutan, apa yang bisa diandalkan dari ybs, aspek apa yang terpenting untuk menjadi seorang Polisi, dsb dsb sebagaimana pertanyaan yang diberikan kepada calon Polisi di AS ? Mungkin saja, pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa kita tanyakan untuk memastikan anak buah tersebut bisa kita terima di kantor kita atau tidak. Atau untuk menentukan fungsi yang sesuai dengan kemampuan ybs.

Beberapa waktu yang lalu, saya menjadi penanggung jawab pelaksanaan seleksi pejabat "Policy Coordinator" di kantor saya. Sebagai gambaran saya bekerja di Seksi SPDS (Strategic Policy Development Section) yang didalamnya ada beberapa koordinator, seperti koordinator perencana, koordinator bidang Kebijakan, Gender, Kebijakan FPU, Strategic Guidance Framework dsb.

Kebetulan koordinator bidang Policy kosong dan lamaran kami kirimkan kepada seluruh negara anggota PBB. Para pelamar datang dari berbagai negara dengan jumlah total sebanyak 49 orang. Dari sejumlah itu, hanya 5 orang saja yang layak untuk maju ketahap berikutnya diwawancarai oleh panitia. Yang mencengangkan bahwa dari 49 pelamar, kebanyakan adalah orang-orang berpengalaman dalam dunia internasional termasuk bertahun-tahun tugas di misi PBB dan bahkan ada beberapa senior polisi dengan gelar PhD (doctor) tidak lolos masuk dalam seleksi berikutnya.

Mengapa banyak diantara mereka yang tidak lolos dalam seleksi berikutnya? Karena ada beberapa persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka, misalnya:
- Minimal bekerja 15 tahun di Kepolisian (ada beberapa negara tertentu yang sistem kepolisiannya berbeda dengan kita, dg 15 tahun bekerja mereka sudah berpangkat tinggi karena mereka adalah alumni Sarjana sebelum jadi polisi).
- Minimal 7 tahun berkecimpung dalam bidang tugas policy (kebijakan kepolisian)
- Minimal berpendidikan S2
- Minimal 3 tahun pernah bekerja pada organisasi internasional
- Punya kemampuan bahasa Inggris fasih dalam bicara maupun tulisan
- Punya kemampuan menulis dan pernah dipublikasikan

Cukup sulit memang mencari calon yang kita harapkan, namun akhirnya ada 5 calon yang lolos untuk diwawancara, dan kesemua dari mereka adalah mantan-mantan anggota Polisi PBB yang berdinas di berbagai kantor PBB diseluruh dunia.

Pada tahap wawancara, kami mendesain beberapa pertanyaan sederhana yang harus dijawab mereka, seperti:
- Pewawancara menanyakan mengapa mereka menginginkan jabatan tersebut, mengapa kami harus memilih mereka, pengetahuan dan pengalaman apa yang membuat mereka cocok dengan jabatan dan pekerjaan tersebut?

- Apa tantangan utama yang dihadapi oleh PBB dan Polisi PBB pada operasi misi perdamaian PBB? dan Bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut?

- Apa pengalaman mereka selama ini baik ditingkat lokal regional maupun internasional

- Kami meminta mereka menyebutkan setidaknya 3 dokumen yang pernah mereka tuliskan berkaitan dengan konsep kebijakan dan pernah di publish selama ini, dan kami minta bukti untuk dikirimkan dokumen tersebut

- Bagaimana pandangan para calon tentang issue gender dalam konteks PBB dan lainnya?

- Kami menjelaskan bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan penuh tekanan, dan membutuhkan kemampuan manajerial yang matang. Mereka akan bekerja dalam lingkungan yang tidak nyaman setiap waktu bisa bergeser dengan cepat antar negara, deadline yang sangat tiba2, bekerja di kantor yang sangat sibuk, dsb.. 
Kemudian mereka ditanyakan bagaimana dan kapan mereka mengalami deadline? 
Mengapa bisa itu terjadi? 
Apa pertanggung jawaban yang bersangkutan? 
Apa yang dilakukan oleh ybs dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut?

- Kami juga menanyakan kapan kondisi ketika para calon mengalami pekerjaan sebagai tim, dimana mereka pernah setuju atau tidak setuju dalam mengambil sebuah prioritas pekerjaan, bagaimana mereka menghadapi itu? mengapa bisa terjadi? dan bagaimana cara menyelesaikannya?

Kesemua pertanyaan diatas pada prinsipnya dilakukan dalam rangka untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan dan pemahaman mereka terhadap bidang tugas yang akan digeluti termasuk kemampuan bahasa Inggris, kemampuan leadership, profesional, manajerial, teamwork dan penilaian lainnya..

Sayangnya dari 5 orang tersebut, hanya ada 1 orang yang benar-benar memuaskan kami dan kami rekomendasikan untuk menduduki jabatan tersebut... Padahal kelima calon itu semuanya mempunyai kemampuan kepolisian yang luar biasa..

Demikianlah kira-kira proses "lelang jabatan" yang dilakukan oleh PBB, tidak ada KKN, tidak ada unsur politis apalagi sotologi.. Bahkan yang satu kantor dengan saya saja tidak bisa kami loloskan karena kemampuan dia masih kalah dengan orang lain yang kami wawancarai dari negara New Zealand.

Hal ini juga kami sampaikan untuk menepis rumor-rumor yang mengatakan bahwa untuk bekerja di PBB harus ada pendekatan khusus atau karena ada faktor-faktor lain. Ini berarti bahwa kedepan Polri harus menyiapkan para calon yang akan menduduki jabatan strategis di misi PBB sejak jauh-jauh hari (saya sudah sharing isi rekaman wawancara dengan AKBP Tommy Aria Dwianto untuk dibawa ke Indonesia dan menjadi alat pembelajaran rekan-rekan di Indonesia)

Dalam kaitan dengan konteks Polri, sebenarnya proses "lelang jabatan" bisa kita lakukan dengan cara lokal.

Misalnya ketika ada musim mutasi Kapolsek di sebuah Polda, maka para polisi yang sudah waktunya promosi ataupun sudah waktunya diputar dimasukkan namanya dalam list calon kapolsek. Selanjutnya Polda bisa membuat panitia seleksi Polda yang melibatkan unsur Kapolres yang polseknya masuk dalam putaran.

Panitia mendesain beberapa persyaratan yang sederhana dan tidak menyulitkan anggota, misalnya:
1. Meminta para calon membuat surat lamaran dengan form yang telah ditentukan dan menuliskan beberapa pengalaman dan kemampuan serta latar belakang pendidikan yang dia miliki

2. Persyaratan administrasi dibuat, misalnya: stratifikasi kepangkatan, stratifikasi kemampuan dasar, berapa lama minimal dia di lemdik, berapa lama minimal dia di staf, berapa lama minimal dia di opsnal dsb

3. Membuat tulisan tentang apa "action plan" kalau dia jadi kapolsek (maksimal 5 halaman)

4. Melakukan wawancara dengan sampel pertanyaan yang didesain dengan pertimbangan matang sehingga bisa mengeksplore kemampuan yang bersangkutan.

5. Panitia pewawancara untuk tiap Polsek harus minimal 4 orang, dan tidak boleh ada conflict of interest karena unsur apapun..

Apa yang saya tuliskan diatas hanyalah sebuah usulan sederhana dan sebagai masukan saja. Pada saat saya menjabat Wakapolres Depok dengan arahan Kapolres KBP Firman Santa Budhi pernah melaksanakan proses demikian pada saat wanjak pemilihan Kapospol (saat itu kami mengembangkan pemekaran Pospol dari 13 Pospol dan berkembang menjadi 67 Pospol hanya dalam jangka waktu 6 bulan).

Menurut saya: Kalau saya Kapolres, pasti saya ingin punya anak buah yang baik, kalau saya Kapolda, pasti saya juga ingin punya anak buah para Dir, Kapolres dsb yang baik, dan ini hanya bisa didapat ketika kita melakukan fit and propper test terhadap orang-orang yang akan bekerja dengan kita. Dan bahkan Kapolri pun di fit and propper test oleh DPR RI, kenapa kita alergi dengan sistem ini??

Saya pernah ditanya oleh seseorang seperti ini: 
Bagaimana sih Polda menentukan seseorang layak untuk jabatan Kapolsek, Kasat, Kabag dsb??? Apa dasarnya? apakah sudah baku? siapa menjabat di polsek mana dan siapa menjabat di kasat mana? dsb... 

Belum lagi menentukan siapa yang tugas di Lantas, siapa di Serse, siapa di Samapta, siapa di Intel, siapa di Bimmas, siapa di Log siapa si Regident. 

Semuanya masih belum baku dan dalam banyak kesatuan semua terserah mau-maunya Kabagmin atau Kapolres saja..

Urusan SDM memang sangat pelik, karena apapun yang dilakukan oleh pimpinan belum tentu memuaskan semua pihak. Saya yakin Mabes Polri selama ini sudah memiliki mekanisme fit and propper test serta sistem assesment dalam rangka memilih pejabat-pejabat tertentu. Problemnya selalu saja ada ketidak puasan yang muncul disana sini. 

Saya berharap, sepanjang kita-kita memberikan masukan dengan obyektif dan demi kebaikan bersama, Insya Allah hal ini akan berdampak kepada kebaikan organisasi Polri, karena pada akhirnya; kita semua adalah para user dari SDM tersebut..

Ditulis dengan tambahan tanggapa dari AKP Wahyu Bram dan BJP Ronnye F Sompie

Salam hormat..

Tuesday, March 26, 2013

Bagaimana Lingkungan Yang Aman?



Salah satu hasil pengamatan dari kesempatan saya berdinas di beberapa negara lain adalah menyangkut masalah keamanan lingkungan. Saya selalu terkagum-kagum dengan model bangunan tanpa pagar yang ada di berbagai negara didunia. Disisi lain, bila kita menengok model bangunan di Indonesia baik yang perkantoran, gedung maupun perumahan, maka terlihat perbedaan yang sangat jauh dengan model bangunan di negara-negara lain.

Sebagai polisi saya memahami betul bahwa model bangunan yang tumbuh di Indonesia berevolusi dari konsep pagar sebagai wujud kekuasaan pemilik yang kemudian berkembang menjadi konsep pagar sebagai cara pemilik bangunan untuk melindungi harta bendanya. Namun yang kemudian dilupakan oleh kita semua, bahwa ternyata meskipun pagar tinggi dibangun, kriminalitas dan ketakutan akan rasa aman tetap tumbuh diantara warga.


Kriminalitas (crime) sebagai perbuatan melanggar hukum, merupakan isu yang meresahkan masyarakat. Salah satu bentuk kriminalitas yang meresahkan masyarakat adalah tindakan kriminalitas yang dilakukan di lingkungan perumahan di kota besar. Kejahatan kriminal banyak menimpa masyarakat kota, dan terjadi setiap saat baik siang maupun malam hari, menyerang perorangan maupun kelompok, ditempat pribadi maupun privat.

Prof B. Randolph (2005) dalam studi di Australia menemukan bahwa faktor sosial dan faktor fisik dalam penanggulangan kriminalitas harus dilakukan secara bersama-sama. Hal ini diperoleh melalui hasil riset di 9 perumahan yang dilakukan oleh Dr. Judd ahli perumahan dan Dr. Samuel seorang expert di bidang strategi pencegahan kriminal dan design, dalam penelitiannya menemukan bahwa walaupun faktor fisik seperti kurangnya penerangan dan tidak cukup baiknya kondisi pagar untuk secara langsung memberikan pengamanan terhadap kriminal, namun pada area yang mengkombinasikan antara penanganan fisik dan penanganan sosiallah yang memberikan hasil positip yang paling nyata.

Adanya rasa takut terhadap kriminalitas mengakibatkan masyarakat perkotaan melakukan pengamanan terhadap pribadi, keluarga serta harta miliknya, untuk meningkatkan rasa aman atau sense of secure. Secara fisik hal itu dapat terlihat dari pembuatan pagar rumah yang tinggi dan kokoh, pembuatan jeruji pada bukaan pintu dan jendela, pembuatan portal-portal sebagai penghalang pada jalan-jalan di permukiman serta pembuatan kelompok hunian tertutup. Fenomena lain yang terjadi akibat fear of crime adalah membatasi kegiatan sosial masyarakat hanya diselenggarakan pada siang hari, kecuali kegiatan yang bersifat entertainment.

 
Gejala tersebut disebut sebagai cocooning (cocoon = kepompong) karena warga bersikap mengurung diri, dan secara langsung membatasi segala aktivitas yang dilakukan.

Oscar Newman (1972) dalam bukunya 'Devensible space' banyak melakukan penelitian tentang kriminalitas di perumahan. Perumahan sebenarnya diharapkan merupakan suatu tempat yang aman, termasuk aman dari berbagai gangguan kejahatan. Lingkungan perumahan kota dibangun dengan pertimbangan keamanan terhadap bahaya, seharusnya termasuk juga keamanan terhadap bahaya kriminal, sehingga aktivitas penghuninya dapat terwadahi secara maksimal seperti kegiatan bermukim, bekerja, bersosialisai, beristirahat dan berekreasi. Walaupun kejadian tindak kriminalitas di lingkungan perumahan dapat beragam, namun dalam hal ini hanya dibatasi pada kejahatan yang dikategorikan dalam kejahatan terhadap harta benda.

Rasa takut mengakibatkan rumah maupun kawasan menjadi sangat tertutup. Kehidupan untuk menarik diri dari lingkungan, secara fisik terlihat dari bentuk pagar yang tinggi, dan berkurangnya kenyamanan hidup di perumahan, karena masing-masing mengurung diri di dalam rumah yang sangat tertutup baik terhadap orang yang masih asing maupun terhadap tetangga di sekitarnya.

Pencegahan Kejahatan Melalui Perancangan Lingkungan (PKMPL)


PKMPL merupakan terjemahan dari CPTED (Crime Prevention Throught Environmental Design), merupakan altematif pendekatan dengan mengurangi atau mencegah kriminalitas. Pendekatan ini dilakukan dengan merancang kota atau lingkungan dengan mempersempit atau mengurangi kesempatan untuk berbuat kriminalitas.

Asumsi penanganan yang dilakukan (Jacobs, 1962) adalah : semakin banyak orang dapat melihat ke jalan maka semakin kecil kesempatan tindak kejahatan di jalan. Kejahatan mulai dilakukan dari jalan, sehingga 'eyes on the street' istilah Jacobs, merupakan salah satu upaya penanganan yang dilakukan.

PKMPL adalah suatu filsafat pencegahan kejahatan yang berdasarkan teori bahwa rancangan yang tepat dan penggunaan yang efektif suatu lingkungan terbangun dapat menyebabkan berkurangnya rasa takut dan penurunan kejadian kejahatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan definisi oleh The National Crime Prevention Institute di Amerika Serikat, bahwa:"the proper design and effective use of the built environment can lead to a reduction in the fear and incidence of crime, an overall improvement of the quality of live."

PKMPL merupakan alat bagi perencana kota yang menekankan pada penggunaan ciri-ciri rancangan fisik dan karakteristik pengguna lahan untuk mengurangi atau menyingkirkan kesempatan-kesempatan akan tindak kejahatan dan untuk menghalangi perilaku kejahatan.

PKMPL merupakan metoda aItematif dalam mengurangi kejahatan dengan cara melakukan perubahan-perubahan fisik terhadap lingkungan. Dasar perubahan fisik yang dilakukan adalah dengan mengurangi kesempatan-kesempatan dalam melakukan tindak kriminal.

Berdasarkan temuan dari Oscar Newman (1972), Jane Jacob clan Elizabeth Wood dituturkan adanya perbedaan nyata dalam tingkat kriminalitas antara lingkungan yang sepi, tidak terawat dengan lingkungan yang ramai, terawat dan pengawasan dari penghuninya. Oscar Newman menyatakan bahwa perhatian terhadap aktivitas yang terjadi di jalan yang diistilahkan sebagai 'the eyes on the street' menunjukkan bahwa perhatian penghuni terhadap lingkungannya sangat efektif dalam menekan adanya potensi kejahatan.

Studi Oscar Newman (1972) juga menunjukkan bahwa gedung tinggi dengan loby, elevator, fire escape, tap dan koridor yang terisolir dari pandangan publik, mempunyai angka kejahatan yang tinggi, dari pada gedung rendah. Konsep teritorialitas dapat dijadikan sebagai dasar untuk menciptakan ruang-ruang pengawasan sosial yang bersifat informal, sehingga masyarakat dapat terhindar dari tindak kriminalitas dengan mengambil langkah-Iangkah perlindungan yang perlu dilakukan.



Tiga hal pokok yang perlu dilakukan adalah : pengawasan kawasan, adanya pengendalian kawasan terhadap keamanan, dan hak dan kepemilikan yang jelas. Tiga komponen dasar dalam PKMPL, adalah :
a. mengurangi akses kriminalitas dengan perlengkapan kunci, jendela dan kamera pengawas.

b. Perubahan terhadap lingkungan fisik, sehingga mengurangi kesempatan untuk melakukan kejahatan.
Secara alami dikenali adanya upaya untuk mengurangi kriminalitas, yaitu :
1) Menciptakan ruang yang tanpa disadari dapat mengikut sertakan sebanyak mungkin orang untuk terlibat dalam pengawasan, dan mencegah masuknya orang yang tidak dikenal kedalam kawasan, melalui konsep 'mudah terlihat dan terawasi dari jalan' .
2)tidak menciptakan ruang yang tertutup dari pengawasan, serta membatasi akses masuk ke kawasan.
3)idak menciptakan ruang-ruang yang tidak terdefinisi dengan jelas peruntukannya, atau sebaliknya menciptakan batas-batas kepemilikan yang jelas; sehingga orang asing merasa tidak nyaman berada di lingkungan tersebut.
4)enempatkan aktivitas lingkungan yang sekaligus dapat mengawasi keamanan lingkungan.
5) Makukan pemeliharaan rutin, untuk memberikan kejelasan teritorial dan pengawasan alami. komponen lansekap hendaknya tidak membuat ruang-ruang terisolasi atau tersembunyi, hingga berpotensi sebagai tempat bersembunyi.

c. Peningkatan komunikasi dengan lingkungan sosial melalui penguatan organisasi lingkungan atau kemasyarakatan. Secara fisik desain rumah dan lingkungan. yang baik hendaknya dapat mendorong komunikasi sosial, interaksi antar tetangga serta menghilangkan fear of crime.